Kamis, 13 Januari 2011

PELEPASAN KAWASAN HUTAN

I.     PENDAHULUAN
1.1    Latar Belakang
Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 153.567 km2 (15.356.700 Ha) merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesia.  Berdasarkan RTRWP yang ditetapkan dalam Perda No. 08 tahun 2003 membagi atas kawasan hutan seluas 10.294.853,52 Ha (67,04%) dan kawasan non hutan seluas 5.061.846 ,48 Ha (32,96%).
Potensi sumberdaya lahan yang potensial dimana sektor perkebunan dalam struktur perekonomian Kalimantan Tengah saat ini menjadi salah satu pengungkit (leverage) dan penggerak utama (prime mover) kemajuan daerah,  Sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB 8dalam 5 tahun terakhir yakni 2002-2006 rata-rata 37,07% per tahun. Dari angka tersebut, kontribusi sub sektor perkebunan menempati posisi tertinggi dengan rata-rata 14,6% per tahun,
Komoditas perkebunan yang dikembangkan di Kalimantan Tengah tercatat 14 jenis tanaman, dengan karet dan kelapa sebagai tanaman utama perkebunan rakyat, dan kelapa sawit sebagai komoditi utama perkebunan besar yang dikelola oleh pengusaha perkebunan baik sebagai Perkebunan Besar Swasta Nasional/Asing ataupun PIR-Bun (perusahaan inti rakyat perkebunan) dan KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya). Luasan kelapa sawit 90.861,70 Ha perkebunan rakyat dengan produksi 924.723,42 Ton dan perkebunan swasta 616.330,68 Ha dengan produksi 6.295.764,98 Ton (Statistik Perkebunan 2008: 1). 
Investasi di sektor perkebunan besar kelapa sawit yang meningkat pesat pada tahun 1980-an dan 1990-an membutuhkan penyediaan lahan yang meningkat pula. Cara yang paling sering ditempuh oleh pengusaha untuk memenuhi kebutuhan lahan perkebunan kelapa sawit adalah melakukan konversi kawasan hutan, karena mekanisme untuk mendapatkannya relatif mudah dan memperoleh keuntungan dari hasil tebangan kayu. Hampir semua pertanaman kelapa sawit yang ada sekarang adalah areal pertanaman baru dari areal hutan produksi yang dapat dikonversi.
Permintaan konversi hutan untuk kepentingan pembangunan perkebunan terus  mengalami peningkatan yang pesat, sehingga  mengakibatkan luas hutan    konversi terus mengalami penurunan.  Akibat permintaan pelepasan kawasan  hutan yang meningkat tersebut, maka  laju  pembukaan hutan untuk perkebunan besar dalam beberapa tahun terakhir  ini  sangat tinggi dan  tekanan pada kelestarian hutan akan semakin meningkat. 
Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan perluasan areal perkebunan kelapa sawit paling pesat di Indonesia. Dalam kurun waktu tujuh belas tahun luas areal tanaman perkebunan kelapa sawit meningkat hampir 400 kali lipat. Hingga akhir tahun 2006, sekitar 816 ribu hektar  kawasan hutan di Kalimantan Tengah telah dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit.  Sedangkan kondisi perkebunan kelapa sawit pada posisi bulan Mei tahun 2008 terlihat pada tabel berikut

Tabel 1. Kondisi Perkebunan Tahun 2008
            Dari tabel diatas terlihat banyaknya perusahaan perkebunan yang mengajukan ijin pengelolaan  kawasan hutan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dari total alokasi lahan untuk perkebunan kelapa sawit 4.215.290 Ha hanya 13,65% yang memiliki Hak Guna Usaha dan hanya 19,5% yang memperoleh Ijin Pelepasan Kawasan Hutan.
Terlepas dari persoalan penunjukan kawasan hutan, hal lain yang mendapat perhatian cukup besar adalah bagaimana perkebunan kelapa sawit mempengaruhi luas areal yang tertutup hutan. Sekitar 70 % perkebunan di Kalimantan Tengah adalah perkebunan kelapa sawit, dan lebih dari sepertiganya merupakan areal perkebunan kelapa sawit yang masih tertutup hutan.  Seluruh lahan berhutan di dalam areal perkebunan, suatu saat akan dibuka, sehingga bisa dikatakan 763 ribu hektare lahan berhutan di Kalimantan Tengah terancam mengalami deforestasi akibat perkebunan kelapa sawit.
Pada kenyataannya, sering ditemukan praktik-praktik pembangunan perkebunan yang cenderung melakukan pembukaan hutan. Disamping karena kemudahan mekanisme mendapatkan lahan yang dibutuhkan, juga motif untuk memperoleh keuntungan dari kayu hasil tebangan. Hal ini dipandang sebagai keuntungan tambahan yang bisa diraih sebelum tanaman perkebunan memberikan hasil di masa mendatang. Persoalan muncul ketika yang pada awalnya dianggap sebagai keuntungan tambahan justru kemudian menjadi motif utama pengajuan ijin pembukaan perkebunan.

1.2    Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui ijin  pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar kelapa sawit di Kalimantan Tengah yang non prosedural.












II.      PEMBAHASAN
2.1    Pelepasan Kawasan Hutan
Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 6 menyebutkan hutan berdasar fungsi pokok meliputi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan Produksi.  Pada pasal 19 menyebutkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada penelitian terpadu.  Pada PP No 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyebutkan bahwa pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan. Pelapasan kawasan huutan in tidak akan diproses pada provinsi yang luas utannya kurang dari 30% kecuali dengan cara tukar menukar kawasan hutan. 
Pelepasan kawasan hutan dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Permohonan pelepasan diajukan pemohon kepada Menteri Kehutanan.  Menteri dapat menerbitkan surat penolakan atau menerbitkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan.  Persetujuan prinsip diberikan untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 6 bulan. 
Dalam jangka waktu berlakunya persetujuan prinsip pemohon dilarang melakukan kegiatan di kawasan hutan kecuali dispensasi dari Menteri.  Apabila telah menyelesaikan tata batas kawasan hutan dan mengamankan kawasan hutan dan dituangkan dalam berita acara dan peta hasil tata batas yang ditandatangani panitia tata batas kawasan, Menteri dapat menerbitkan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon.  Selanjutnya dapat diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah.
Semua pihak yang menggunakan kawasan hutan harus seizin Menteri Kehutanan.  Dalam pelaksanaannya, sesuai UU No. 5 Tahun 1990, khususnya untuk kawasan konservasi, taman nasional, dan cagar alam, diawasi oleh Dirjen PHKA bersama balai-balainya, seperti BKSDA dan Balai Taman Nasional.  Sementara untuk hutan lindung dan hutan produksi diawasi oleh gubernur dan bupati. Pelaksanaannya diatur dalam tata guna hutan kesepakatan (TGHK), dan yang membuat ini adalah daerah.

Kenyataan di lapangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyebutkan, sekitar sejuta hektar hutan di Kalimantan, telah dibuka tanpa izin dari institusinya, oleh pihak-pihak tertentu. Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemenhut, menyatakan bahwa hal itu ada kaitannya dengan kewenangan kepala daerah, yang semenjak otonomi daerah menjadi sedemikian superior. Bahkan gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, seolah putus hubungan dengan bupati dan walikota.  Akibatnya, banyak rekomendasi pembukaan hutan untuk areal perkebunan yang tidak dilengkapi izin Menteri Kehutanan padahal kepala daerah hanya (bisa) memberikan rekomendasi, sementara perizinan untuk pembukaan hutan ada pada Kementerian Kehutanan.  Modus yang digunakan adalah membabat hutan untuk tambang dan kebun sawit skala besar, tanpa terlebih dulu meminta izin pinjam pakai atau pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.
Dalam pelaksanaan kebijakan pelepasan kawasan hutan, ternyata para pengusaha perkebunan besar yang mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan perkebunan  besar  kelapa sawit banyak yang tidak memanfaatkan lahan secara optimal dan bahkan  lahan tersebut ditelantarkan. Data dari Disbun (2008) memperlihatkan banyaknya permohonan yang telah diberikan SK pelepasan kawasan hutan dan izin prinsip pelepasan kawasan hutan, ternyata tidak / belum dimanfaatkan / tidak ditindaklanjuti dengan baik.  Banyak pengusaha yang telah mendapatkan  izin  pelepasan  kawasan hutan namun tidak memiliki HGU.
Tekanan pada hutan semakin tinggi yang diakibatkan perilaku pengusaha yang menelantarkan lahan perkebunan. Praktek menelantarkan lahan sering dilakukan oleh perusahaan perkebunan karena daya penegakan  kebijakan yang sangat lemah. Pada tahun  1997  Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 76/Kpts-II/1997 tentang  Pelimpahan  Wewenang Pencabutan  Keputusan Menteri Kehutanan Tentang  Pelepasan  Kawasan  Hutan  Untuk   Budidaya Perkebunan Kepada Gubernur Kepala   Daerah  Tingkat I. 
Namun SK No.  76/Kpts-II/1997 ternyata tidak dapat dilaksanakan  secara efektif terbukti dengan  masih banyaknya perilaku pengusaha  yang menelantarkan lahan  perkebunan.  Disebutkan dalam  Pasal  1 ayat (2) bahwa  Gubernur  KHD Tk. I  berwenang mencabut  keputusan Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan apabila  perusahaan yang mendapatkan  izin pelepasan tersebut tidak melakukan kegiatan di lapangan dalam waktu 2  (dua) tahun berturut-turut sejak ditetapkan izin pelepasan tersebut. 
Selanjutnya SK tersebut  dicabut melalui SK  Menteri  Kehutanan dan Perkebunan No. 553/Kpts-II/1998 karena ternyata masih banyak perusahaan yang menelantarkan  lahan,  dan disamping itu kewenangan pemberian pelepasan kawasan  hutan tetap berada pada Menteri  Kehutanan dan Perkebunan
Guna mengurangi laju deforestasi, Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 603/Menhutbun-VIII/2000 jo Surat Menhut No. 1712/Menhut-VII/2001, yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati tentang penghentian sementara konversi hutan alam. Kepala daerah diinstruksikan untuk tidak menerbitkan rekomendasi permohonan pelepasan kawasan hutan bagi pengembangan budidaya perkebunan.
Kebijakan ini kemudian berubah setelah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 menegaskan bahwa pelepasan kawasan hutan hanya diberikan bagi permohonan yang telah sampai tahap persetujuan pencadangan pelepasan kawasan dan yang telah memenuhi persyaratan evaluasi. Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Menteri Kehutanan dalam pertemuan dengan gubernur se-Kalimantan pada bulan Maret 2007, bahwa Departemen Kehutanan mengambil kebijakan untuk menghentikan pemberian izin konversi kawasan hutan produksi menjadi lahan perkebunan di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Papua.
Sementara, hingga saat ini penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Tengah tak kunjung selesai. Berdasarkan Peta Paduserasi TGHK dan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, luas kawasan hutan berkisar 10,7 juta hektare, tidak termasuk kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi karena sudah dikeluarkan dari kawasan hutan. Jika kebijakan pengelolaan kawasan hutan di Kalimantan Tengah didasarkan pada Paduserasi TGHK dan RTRWP ini, maka seakan-akan tidak ada alokasi kawasan hutan untuk dikonversi menjadi area penggunaan lain.


2.2 Ijin Usaha Perkebunan
            Usaha perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 ha harus didaftar oleh Bupati/Walikota dan diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B).  Untuk luas lahan 25 ha atau lebih wajib memiliki Ijin.  Ijin Usaha Perkebunan (IUP) adalah ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang (Walikota/Bupati bila di wilayah kota/kabupaten dan Gubernur untuk lintas kabupaten) dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegatan budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha Industri Pengolahan hasil perkebunan.  Khusus kelapa aswit harus memenuhi minimal 20% kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.  Perusahaan wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20% dari total luas kebunyang diusahakan. IUP untuk satu perusahan diberikan batas paling luas 100.000 ha.
            Syarat permohonan IUP antara lain melampirkan rekomendasi kesesuaian dengan RTRWK dari Walikota/Bupati (untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur), Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provins dari gubernur (untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/walikota), ijin lokasi dari bupati/walikota, pertimbangan teknis ketersedian lahan dari instansi kehutanan (apabila areal dari kawasan hutan) dan hasil AMDAL atau UKL dan UPL, serta pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang paling pesat bertumbuh dalam dua dasawarsa terakhir.  hingga tahun 2007, Menteri Pertanian menyatakan bahwa areal tanaman perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 6,3 juta hektare. Jika dibuat rata-rata, terjadi penambahan luas tanaman kelapa sawit sekitar 260 ribu hektare setiap tahun.  Areal tanaman merupakan areal yang telah ditanami komoditas perkebunan, baik yang sudah menghasilkan maupun belum menghasilkan. Sedangkan pencadangan lahan (landbank) adalah areal yang sudah dialokasikan untuk konsesi perkebunan (sudah memperoleh ijin lokasi). Tahun 2005 areal pencadangan perkebunan kelapa sawit mencapai 8,5 juta hektare di seluruh Indonesia. Jika dikaitkan dengan kebijakan penguasaan lahan perkebunan, perkembangan yang luar biasa ini diduga salah satu diantaranya adalah akibat inkonsistensi penerapan kebijakan penguasaan lahan. Tercatat ada 19 grup perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yang masing-masing memiliki areal lebih dari 100 ribu hektar, meskipun sejak tahun 1998, pemerintah melalui Departemen Kehutanan dan Perkebunan mengatur pembatasan luas lahan perkebunan bagi satu perusahaan ataupun grup perusahaan maksimum 20.000 hektare dalam satu provinsi atau 100.000 hektare di seluruh Indonesia.
Perubahan kebijakan di awal tahun 2007 mengenai pembatasan luas lahan bisa memperparah kondisi ini. Luas maksimum lahan perkebunan kelapa sawit adalah 100.000 hektare, dan hanya disebutkan untuk satu perusahaan, tidak ada lagi pembedaan skala penguasaan lahan di tingkat provinsi atau nasional dan tidak ada pembatasan luas penguasaan lahan untuk grup perusahaan.
Saat ini pemerintah sedang membahas rencana pembatasan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh grup perusahaan.
2.3 Alur Perolehan Hak Guna Usaha
Kepres No.34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di bidang pertanahan menyerahkan sembilan kewenangan pemerintah dbidang pertanahan kepada pemerintah kabupaten dan kota, antara lain: pemberian ijin lokasi; penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; pemberian ijin membuka tanah; perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.
Alur pencadangan ijin lokasi yang diatur oleh perda masing-masing daerah dimulai dari perusahaan yang memerlukan tanah untuk keperluan usahanya harus mengajukan permohonan arahan lokasi kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada kepala kantor Pertanahan, kepala dinas Perkebunan, dan Kepala Dinas Kehutanan Dati II dengan melampirkan rekanan akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh menteri Kehakiman dan HAM.
Dalam memperoleh arahan lokasi tersebut Kepala Kantor Pertanahan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan mencadangkan areal nonhutan ( di Kalteng disebut sebagai kawasan pengembangan produksi-KPP, di propinsi lain disebut Areal Pengembangan Lain – APL ). Bupati / Walikota menerbitkan surat keputusan arahan lokasi yang  berlaku 6 - 12  bulan. 
Berdasarkan surat keputusan arahan lokasi perusahaan dapat melakukan kegiatan Survey  lahan  Jika lahan yang diarahkan sesuai untuk pengembangan sawit maka perusahaan dapat mengajukan permohonan izin prinsip.
Izin Prinsip akan dikeluarkan oleh Bupati/walikota untuk jangka waktu selama 1 tahun . Selama periode tersebut, pengusaha harus melakukan kegiatan/penguasaan atas tanah dan mengajukan izin prinsip.
Permohonan izin lokasi di ajukan kepada Bupati/Walikota dengan lampiran status penguasaan tanah yang telah dilakukan. Izin lokasi biasanya berlaku 2 tahun.
Setelah mendapatkan izin lokasi , Perusahaan harus melakukan AMDAL sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan ( IUP ). Setelah IUP diterbitkan, perusahaan harus mengajukan Izin pembukaan lahan ( LC ) dan dapat segera beroperasi sejalan dengan permohonan HGU kepada BPN.
Izin lokasi yang telah berakhir dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan izin Tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum habis jangka waktu izin lokasi berakhir disertai dengan alasan perpanjanganya. Permohonan izin lokasi hanya boleh diajukan bila syarat perolehan tanah sudah lebih dari 50 % areal yang dicadangkan.  Perpanjangan izin lokasi hanya diperbolehkan satu kali untuk periode 12 bulan.  Bupati/Walikota menerbitkan keputusan perpanjangan izin lokasi selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan izin lokasi.
Perilaku  pengusaha  yang tidak mengurus  permohonan  HGU  memperlihatkan  tidak adanya komitmen yang serius untuk mengusahakan lahan perkebunan. Banyak pengusaha menelantarkan lahan yang telah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan. Dalam SKB Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, dan 23-VIII-1990disebutkan  dalam Pasal 6 bahwa jika permohonan  pelepasan kawasan hutan disetujui  Menteri Kehutanan, maka pemohon harus mengajukan permohonan  Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah BPN. Berdasarkan SKB  Menteri Kehutanan  dan Kepala Badan Pertanahan  Nasional No. 361/Kpts-VII/90, 18-XI-1990 dalam Lampiran SKB pada Bab III disebutkan  bahwa  (1)  Direktur Jenderal Investarisasi dan Tata Guna Hutan (Dirjen Intag)  dalam waktu selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah diterimanya persetujuan permohonan pelepasan kawasan hutan dari Menteri  Kehutanan, memberitahukan kepada pemohon untuk melaksanakan Penataan Batas kawasan hutan yang akan dilepas bersamaan  dengan jumlah  biayanya.  (2) Berdasarkan  pemberitahuan  dari Dirjen Intag  selambat-lambatnya 14 hari kerja  pemohon mengajukan permohonan  HGU kepada Kanwil BPN.
Dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasasi langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. HGU diberikan untuk paling lama 25 tahun, sedangkan untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun (pasal 28-29). Pada pasal 34 disebutkan dengan jelas bahwa HGU hapus karena : a) jangka waktunya berakhir, b) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu yang tidak dipenuhi, c) dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, d) dicabut untuk kepentingan umum, e) ditelantarkan dan f) tanahnya musnah.
Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah memang disebutkan bahwa luas maksimum yang dapat diberikan HGU adalah 5 ha. Untuk batas luas maksimum tanah HGU untuk perorangan adalah 25 ha. Namun untuk batas luas maksimum tanah HGU untuk badan hukum belum ada penetapan resmi dari kepala Badan Pertanahan Nasional. Sementara itu, peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari UUPA 1960, yakni PP No. 56/ Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian ternyata juga tidak mengatur secara khusus penetapan penguasaan maksimum dan/ atau batas minimum dari tanah HGU ini (Hardiyanto, 1998)
Akibatnya banyak pemegang HGU yang memiliki tanah sampai seluas puluhan ribu hektar atau bahkan tanpa ada batasan. Pembatasan luas pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan diberlakukan pada tahun 1998 lewat SK Menhutbun No. 728/Kpts-II/1998. Perusahaan atau kelompok perusahaan, diperbolehkan  mendapatkan lahan maksimal  seluas 20.000 ha dalam satu propinsi atau 100.000 ha untuk seluruh Indonesia. Disebutkan pula dalam SK tersebut, bagi pemohon yang telah memiliki HGU perkebunan sesuai batas luas maksimum, tidak diberikan lagi persetujuan prinsip atau pelepasan kawasan hutan.
2.4 Penyimpangan dan Ketimpangan kepentingan dalam penerapan kebijakan
Terjadi ketidaksinkronan peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan antar departemen maupun antara pemerintah pusat dengan daerah, mengakibatkan investasi perkebunan kelapa sawit mengalami dilema.  Ketidaksamaan persepsi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) mengakibatkan tak kunjung tuntasnya masalah ini. Di Kalimantan Tengah, areal perkebunan kelapa sawit seluas 900.000 ha yang telah mengantungi izin dari pemerintah daerah terancam proses hukum karena dianggap tumpang tindih dengan kawasan hutan menurut tata ruang nasional.  Selain itu, masih terdapat ratusan ribu hektar konsesi lahan yang ijinnya sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tetapi belum dibuka karena masalah tumpang tindih dengan hutan akibat belum tuntasnya masalah tata ruang tersebut
Praktek  penyimpangan  dalam penerapan kebijakan ditunjang dengan ketidaktegasan kebijakan dalam mengatur luas maksimum penguasaan lahan. Kebijakan yang mengatur luas maksimum pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan dikeluarkan pada tahun 1998 melalui SK Menhutbun No. 728/Kpts-II/1998. Tujuan pembatasan penguasaan luas maksimum tersebut adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam memanfaatkan SDA dan mewujudkan asas keadilan dan asas pembangunan berkelanjutan. Namun dilihat lebih jauh, penerapan kebijakan ini belum cukup untuk mendapatkan manfaat yang adil dan merata bagi para pihak berkepentingan, terutama masyarakat sekitar perkebunan.
Perusahaan yang mengajukan permohonan lahan perkebunan dapat melakukan berbagai cara agar tetap mendapatkan lahan yang luas. Jaringan bisnis yang luas dan hubungan dekat dengan birokrasi pemerintahan sebagai modal yang efektif bagi pengusaha sehingga dapat mengusai lahan perkebunan kelapa sawit. Terbitnya SK Menhutbun No. 728/Kpts-II/1998 ini sebenarnya juga terlambat mengingat penguasaan lahan perkebunan oleh sekelompok kecil pengusaha telah terjadi.
Kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan areal perkebunan  besar, dalam penerapannya menimbulkan dampak pada penggundulan hutan karena perilaku para pengusaha dan perusahaan perkebunan sehingga mengancam kelestarian hutan Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan ada ketimpangan atau distorsi antara nilai-nilai yang  ada dalam rumusan  kebijakan dengan faktor-faktor dalam penerapan kebijakan tersebut. Nilai-nilai kebijakan menyebutkan bahwa pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar tidak diperbolehkan merusak dan mengganggu lingkungan hidup dan kelestarian hutan (SK Mentan No. 764/Kpts/Um/10/1980), memperhatikan usaha konservasi tanah dan air (SKB Mentan dan Menhut No. 550/246/Kpts/4/1984, 082/Kpts-II/1984, memperhatikan asas konservasi lahan dan lingkungan hidup (SK Menhut No. 145/Kpts-II/1986), dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur pelaksanaan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar, khususnya kelapa sawit. Namun di sisi lain, dalam  penerapan kebijakan tersebut terjadi praktek-praktek pelanggaran.
Dalam kebijakan konversi hutan dan pengembangan perkebunan  dinyatakan bahwa konversi hutan untuk perkebunan besar tidak boleh merusak dan mengganggu lingkungan hutan dan kelestarian hutan sehingga harus memperhatikan asas-asas konservasi lahan. Tiga hal tersebut; yakni kepentingan ekonomi nasional, kepentingan kesejahteraan rakyat dan kepentingan pelestarian lingkungan, merupakan nilai-nilai mendasar yang melandasi perumusan kebijakan dan penerapannya. Namun nilai-nilai kebijakan tersebut masih belum mampu  membuat kebijakan dilaksanakan dengan baik karena ternyata kepentingan para pengusaha lebih dominan dan menguasai pengembangan usaha perkebunan besar kelapa sawit.
 Faktor yang menyebabkan kesulitan dalam penerapan kebijakan secara baik, dikarenakan sulitnya mendapatkan informasi yang cukup, terutama penerapan di lapangan, dan adanya berbagai kepentingan yang berbeda atas sumber daya hutan sehingga mempengaruhi pilihan tindakan yang berbeda-beda pula. Para pengusaha, cenderung berorientasi untuk kepentingan memperbesar modal dengan mengabaikan asas konservasi atau kelestarian lingkungan, merebut kepemilikan lahan hutan yang  sebelumnya dikuasasi rakyat setempat, dan lain-lain.
Faktor lain yang menyebabkan kesulitan dalam penerapan kebijakan secara baik, bahwa di satu sisi birokrasi publik yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan masih terlalu kuat dalam mengoperasikan pembangunan, sedangkan di sisi lain posisi tawar masyarakat masih lemah bahkan hampir tidak pernah terjalin komunikasi dengan para pemegang keputusan yang sangat menentukan kehidupannya. Masukan untuk penerapan kebijakan hanya berasal dari lingkaran birokrasi dan kelompok kepentingan yang dekat dengan birokrasi.
Kondisi ini diperparah dengan kedekatan hubungan antara aparat birokrasi dengan pengusaha, sehingga para pengusaha dapat menitipkan kepentingannya dalam penerapan kebijakan. Akibatnya penerapan kebijakan seringkali mengabaikan pertimbangan yang menyangkut nilai-nilai mendasar, seperti nilai bagi kelestarian lingkungan, kesejahteraan rakyat di dalam dan sekitar hutan secara adil, dan bagi kebaikan publik pada umumnya.
            Struktur usaha perkebunan besar yang banyak didominasi pengusaha bermodal kuat dengan sifat monopolistik, telah mengakibatkan berbagai masalah, antara lain 1) berkembangnya konflik sosial, misalnya penyerobotan lahan dan penjarahan hasil perkebunan, 2) iklim investasi yang tidak kondusif, seperti adanya inkonsistensi dalam kebijakan dan pelaksanaan, dan 3) tidak terjaminnya keamanan investasi sehingga berakibat ekonomi biaya tinggi. Realitas yang ada juga memperlihatkan, bahwa terjadi akumulasi pengusahaan perkebunan besar pada pengusaha tertentu, berkembangnya perilaku usaha yang  merugikan sumber ekonomi rakyat, dan bahkan meminggirkan keberadaan perekonomian rakyat yang berbasis sumber daya alam dan pengetahuan lokal. Dalam praktek yang ada, ternyata para pengusaha seringkali melakukan penyimpangan dengan memanfaatkan celah dari kebijakan tersebut.
2.5. Rekomendasi.
Untuk menyelamatkan hutan alam yang tersisa dari ancaman perkebunan sawit di Kalimantan Tengah maka pemerintah harus secepatnya:
Mengevaluasi seluruh izin-izin perkebunan dimana areal konsesinya masih berupa hutan alam dan mengarahkannya ke areal yang berupa lahan kosong.
Dengan mempertimbangkan penerapan kebijakan pelepasan kawasan hutan yang banyak terjadi praktek penyimpangan, maka Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 603/Menhutbun-VIII/2000 tanggal 22 Mei   2000 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati di seluruh Indonesia mengintruksikan agar untuk sementara para kepala daerah tidak menerbitkan rekomendasi pencadangan pelepasan kawasan hutan untuk tujuan usaha perkebunan.
 Mendorong  para pengusaha  yang  ada di daerah masing-masing untuk mendayagunakan lahan eks  kawasan hutan  yang telah dilepaskan, sesuai dengan peruntukannya sehingga lahan yang masih terlantar dapat segera ditanami. Dengan surat edaran itu, maka tidak ada lagi permohonan baru konversi hutan alam untuk perkebunan yang dikabulkan, atau direkomendasi. Pada prinsipnya memang tidak perlu ada lagi permohonan tersebut, sebab kenyataan yang ada banyak lahan yang  telah diberikan izin prinsip pelepasan, ternyata ditelantarkan.
Kebutuhan lahan hutan untuk pengembangan perkebunan membuat laju konversi hutan menjadi lahan non hutan berjalan cepat. Walaupun kebutuhan lahan untuk pengembangan perkebunan dibenarkan, tetapi proses konversi hutan yang dilakukan tidak didasarkan akan kaidah ekologi,  ekonomi dan sosial. Untuk itu perlu dipikirkan, apakah saat ini masih perlu konversi hutan, ataukah lebih baik merencanakan penggunaan sumber daya hutan yang lebih mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Jika memang diperlukan konversi hutan, maka berapa luas, bagaimana proses konversinya, untuk apa dan bagaimana pola tata guna lahan. Jika konversi hutan tidak mensejahterakan rakyat, maka tidak perlu lebih banyak lagi hutan yang akan dikonversi.
Selain itu, dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, selama ini hutan dilihat sebagai aset ekonomi yang dikelola berdasarkan ‘pengelolaan pohon’ bukan ‘pengelolaan ekosistem’. Keberlanjutan sumber daya hutan menghendaki pengelolaan ekosistem hutan secara bijaksana.
Hal yang penting untuk  perbaikan penerapan kebijakan di masa mendatang, kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan harus memiliki daya penegakan untuk dapat diterapkan secara tegas dan mempersempit ruang bagi terjadinya perilaku penyimpangan kebijakan. Selama ini dalam sejarah penegakan kebijakan dan hukum lingkungan di Indonesia, sangat sulit untuk mengangkat masalah lingkungan hidup terutama di pengadilan dan menuntut pelaku yang melanggar kebijakan sehingga merusak lingkungan untuk bertanggung jawab. Kondisi ini sangat berkaitan dengan lemahnya daya penegakan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam pelaksanaan kebijakan yang berkitan dengan konversi hutan untuk pengembangan perkebunan besar, pemerintah diharapkan secara konsisten dan terus menerus meningkatkan penguatan penerapan hukum dan sekaligus mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan yang bersumber pada ketidakjujuran dan akuntabilitas aparat birokrasi.
Di saat arus demokratisasi menjadi arah sistem politik di Indonesia dan tekanan kuat pemberlakuan otonomi  daerah, maka disamping daya penegakan dalam setiap penerapan kebijakan harus mencerminkan transparansi, partisipasi semua pihak secara adil, menggunakan pendekatan bawah-atas, akuntabilitas pada publik dan dimaksudkan bagi  kebaikan publik, khususnya manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Jika ini menjadi prinsip dalam penerapan kebijakan maka tidak akan terdapat perbedaan yang mendasar antara nilai-nilai kebijakan yang tercermin dalam rumusan kebijakan dengan penerapan kebijakan sehingga praktek penyimpangan dapat dihindari.










III.        KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak areal perkebunan kelapa sawit yang dibuka tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga menjadi tumpang tindih.
Ijin pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan tetapi oleh perusahan besar swasta perkebunan sawit tidak dimanfaatkan sesuai sasaran.  Baik untuk mengurus Ijin Hak Guna Usaha maupun untuk operasional.
            Kawasan hutan yang telah diberikan ijin Pelepasan kawasan hutan yang ditelantarkan akan memicu deforestasi sehingga akan menyebabkan kerusakan lingkungan.
            Ijin Usaha Perkebunan masih banyak yang tumpang tindih sehingga menmbulkan banyak masalah apalagi dengan belum  keluarnya RTRWP Kaimantan Tengah.
            Pemerintah harus lebih tegas dan transparan dalam mengelola hutan dan mengeluarkan ijin Lokasi, Ijin Usaha Perkebunan ataupun rekomendasi untuk ijin pelepasan kawasan hutan.

           














RUJUKAN

Aparatur dan Pengusaha Penyebab Masalah Perkebunan

Mar 8th
http://www.atn-center.org/read.asp?id_news=1415&menu=Berita
Kamis, 25 Maret 2010

Alih Fungsi Hutan Di Kalteng


4 komentar:

  1. bos..tabelnya ga kliatan. mw donk tabel2 dan data2nya. tolong kirim ke g.nevi.f@gmail.com
    pliiizzzzzzzzz need it so much..makasih :)
    bermanfaat bngt tulisannya..

    BalasHapus
    Balasan
    1. maaf datanya memang agak secret karena bisa membuat beberapa pihak kebakaran jenggot

      Hapus
  2. Hutan itu sebagian dari biosferae, penyanggah kehidupan manusia, pengatur tanah dan tata air, penyimpan cadangan plasma nutfah, penyedia bahan bagi pembangnan ( ekonomi & sosial )juga berfungsi sebagai strategi pertanahan nasional.

    Tetapi kini, hutan ku sudah musnah dan tidak pernah tumbuh lagi.

    Karena, kini sudah diganti dengan satu jenis komposisi dan komoditi, sungguh sangat mengenaskan, inikan yang disebut sebuah kebijakan yang sangat bijak ?

    Jwabnya :

    Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.......?!.

    Permisi....... abizzzz...!!!.

    BalasHapus
  3. Hutan itu sebagian dari biosferae, penyanggah kehidupan manusia, pengatur tanah dan tata air, penyimpan cadangan plasma nutfah, penyedia bahan bagi pembangnan ( ekonomi & sosial )juga berfungsi sebagai strategi pertanahan nasional.

    Tetapi kini, hutan ku sudah musnah dan tidak pernah tumbuh lagi.

    Karena, kini sudah diganti dengan satu jenis komposisi dan komoditi, sungguh sangat mengenaskan, inikan yang disebut sebuah kebijakan yang sangat bijak ?

    Jwabnya :

    Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.......?!.

    Permisi....... abizzzz...!!!.

    BalasHapus